MENGAPA KEKUASAAN DIPEREBUTKAN

"Kita harus punya kekuasaan di negara ini agar syariat Islam dapat ditegakkan", ujar seorang penggiat partai politik berbasis Islam. Jika niat setiap pemburu kekuasaan seperti saudara kita ini, alangkah mulianya para pemburu kekuasaan itu. Tetapi orang seperti itu mungkin hanya satu dari sekian puluh juta orang. Buktinya, puluhan calon pemegang kekuasaan (baca: para caleg) telah kehilangan akal sehatnya, telah kehilangan rasa malunya, dan menjadi beban keluarga dan negara tentunya. Ratusan hingga milyaran rupiah mereka keluarkan demi mencapai sebuah kekuasaan.

Beberapa hari ini panggung politik negeri ini tengah diramaikan oleh elit politisi yang juga sedang memburu kekuasaan. Para pensiunan jenderal datang beramai-ramai memenuhi undangan rekannya dan berkumpul di rumah seorang yang diyakini akan menghadiahi mereka kekuasaan bila impiannya tercapai.

Berita yang dilansir www.detik.com hari ini setidaknya memberi jawaban kepada kita, mengapa kekuasaan itu diperbutkan:

Kamis, 23/04/2009 08:29 WIB
Kasus Upah Pungut Pajak
Mendagri Gunakan Rp 603 Juta Untuk Kepentingan Pribadi
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah dugaan penyelewengan dana upah pungut pajak dalam Dana Penunjang Pembinaan (DPP) yang mengalir ke Menteri Dalam Negeri. Tidak tanggung-tanggung, duit yang digunakan untuk pribadi pada tahun 2008 mencapai Rp 603 juta.

Berdasarkan laporan hasil audit berkode HP/XVIII/03/ 2009 yang dilansir dalam situs BPK, Kamis (23/4/2009), sedikitnya ada sejumlah pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi Mendagri. Salah satunya adalah untuk biaya peralatan pesta pernikahan putri Mendagri Mardiyanto yang mencapai Rp 60 juta pada tahun 2008.

Selain itu, ada juga sejumlah dana yang digunakan untuk pengadaan pakaian, biaya tol, pengadaan telepon seluler dan biaya cetak foto. Semuanya jika dijumlah mencapai ratusan juta rupiah.

"Pengeluaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti pertanggungjawaban sehingga kebenaran materiil atas pengeluaran tersebut tidak dapat diyakini," tulis penanggung jawab laporan Memet Wirahadikusumah.

Tidak hanya itu, pada tahun 2007, duit upah pungut pajak yang digunakan untuk kepentingan Mendagri dan istri mencapai Rp 1,2 miliar. Duit tersebut digunakan mulai dari pembelian gorden di rumah pribadi menteri hingga biaya pengobatan ke Singapura.

Sedangkan pada tahun 2005, duit yang digunakan mencapai Rp 201 juta. Lalu pada tahun 2003, terpakai Rp 21 juta untuk biaya perlengkapan menteri.

"Padahal dana tersebut seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan pemungutan pajak," tulis Memet.

Mardiyanto menjabat sebagai Mendagri pada pertengahan 2007. Dia menggantikan M Ma'ruf (menjabat sejak 2004) yang sakit.

(mad/nrl